Kelas 12 SMK 1.contoh konflik ideologi kepentingan dan pemerintahan 2.kenapa muncul pembrontakan ingin memisahkan dari NKRI 3.orde baru dalam mengembalikan stab
Sejarah
Andisemi1999
Pertanyaan
Kelas 12 SMK
1.contoh konflik ideologi kepentingan dan pemerintahan
2.kenapa muncul pembrontakan ingin memisahkan dari NKRI
3.orde baru dalam mengembalikan stabilitas nasional
1.contoh konflik ideologi kepentingan dan pemerintahan
2.kenapa muncul pembrontakan ingin memisahkan dari NKRI
3.orde baru dalam mengembalikan stabilitas nasional
1 Jawaban
-
1. Jawaban abdi161
1. Salah satu contoh konflik ideologi kepentingan dan pemerintah adalah pemberontakan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Misalnya, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin berpisah dengan Negara Indonesia karena alasan pencopotan nama Daerah istimewa menjadi provinsi biasa. Seperti kita ketahui, bahwa ideologi bangsa Indonesia hanya satu, yaitu Pancasila.
2. Munculnya pemberontakan ingin memisahkan dari NKRI sangat berhubungan dengan adanya ideologi baru,serta keinginan membentuk negara baru. Adanya ketidakpercayaan terhadap NKRI oleh suatu daerah di sebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti adanya perasaan dirugikan karena SDA atau bahkan penghianatan. Beberapa contoh pemberontakan ingin memisahkan dari NKRI yaitu;
1. Pemberontakan Papua serikat, yang merasa dirugikan karena tambang emas di Asmat. Namun tidak berhasil berpisah.
2.Pemberontakan Timor Timor, dan berhasil berpisah dari NKRI oleh keputusan presiden ke tiga Jusuf Kalla, dan kini menjadi negara timur Leste.
3. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, karena pencopotan nama daerah istimewa menjadi provinsi biasa, karena rakyat Aceh merasa rugi dengan SDA nya yang sangat banyak dan berpengaruh terhadap APBD negara.
3. Orde baru merupakan istilah pemerintahan yang dijalankan oleh presiden Soeharto setelah dikeluarkannya surat perintah sebelas Maret yang kemudian dikenal Supersemar. Pada masa pemerintahan nya, Soeharto sukses meningkatkan ekonomi negara. Salah satu contohnya yaitu pembangunan Jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, lamanya masa jabatan yang dijalankan hingga 32 tahun dan merupakan terlama semakin mendukung pelaksanaan program tersebut berjalan maksimal.