Institusi perlindungan HAM yg didirikan pada masa BJ habibie

  Perkembangan  HAM pada masa pemerintahan presiden BJ. Habibie

Dikeluarkannya UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, sebagai tindak lanjut ketetapan majelis permusyawaratan rakyat ( Tap MPR ) No. VII/MPK 1998 tentang HAM, dimasa pemerinthan presiden Habibie diangap sebagai bangkitnya kembali penegakan HAM di tanah air. Uu ini pula yang memperkuat kedudukan hukum komnas HAM. Pasal 1 ayat 7 uu No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa komnas HAM adalah emi lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyeluhan, pemantoan dan mediasi HAM. Meskipun demikian, berbagai gerakan presiden Habibie dianggap terlalu  “berani“  seperti saat mengadakan referedum untuk timur, yang pada akhirna “melepaskan” provinsi muda tersebut dai panguan ibu pertiwi.