Pada masa pemerintahan refflesia di indo berlaku pajak tanah atau lenddrt kebijakan trsbt berdampak pada munculnya

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: IX SMP

Kategori: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia

Kata kunci: Pada masa pemerintahan raffles di indonesia berlaku pajak tanah atau land rent kebijakan berdampak pada munculnya

Pembahasan:

             Pada masa pemerintahan raffles di indonesia berlaku pajak tanah atau land rent kebijakan berdampak pada munculnya “kegagalan pada sistem pertanahan di Indonesia Sistem sewa tanah yang diberlakukan Raffles cenderung tidak cocok bagi pertanahan milik penduduk pribumi di Indonesia.”

          Alasan penyebab VOC dibubarkan pada tahun 1799, yaitu adanya peperangan Perancis dan Inggris, korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar pegawai VOC, serta besarnya anggaran pengeluaran terutama biaya perang. Dengan jatuhnya VOC, Belanda membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan Hindia Belanda (Nederlands Indies) guna mempertahankan Nusantara (Indonesia sekarang) sebagai negara atau wilayah kekuasaannya. Perlu diketahui, pada periode yang sama Belanda berada di tangan Perancis. Dengan kata lain, suatu negara yang menjajah Nusantara (Belanda) disatu sisi dijajah oleh negara lain (Perancis).

         Pada tahun 1808, Raja Napoleon Bonaparte sebagai penguasa Perancis memilih Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara, namun tetap dibawah kekuasaan Perancis. Perancis mengirim Daendels ke Nusantara untuk melaksanakan politik maupun sistem yang dapat memberikan hasil, terutama perekonomian bagi Belanda dan Perancis. Namun tahun 1811, Inggris dapat menguasai Nusantara dan mengambil alihnya dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang tanggal 18 September 1811.

          Lord Minto menugaskan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur EIC di Indonesia. Di dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berusaha mengadakan berbagai pembaharuan, baik di bidang pemerintahan (politik) maupun ekonomi. Raffles berpegang pada prinsip-prinsip politik liberal yang diperjuangkan dalam Revolusi Prancis. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Raffles yaitu sistem sewa tanah (Land Rent) yang menggantikan sistem penyerahan hasil panen dari pribumi kepada pemerintah yang di jalankan oleh Daendels sebelumnya. Raffles menjadi gubernur dari tahun 1811 hingga tahun 1816.

           Gagasan Raffles mengenai sewa tanah ini dilatar belakangi oleh keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan dan cita-cita Raffles merupakan pengaruh dari Revolusi Perancis yaitu prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda.

         Raffles menentang stelsel yang diterapkan pemerintah Belanda karena penindasan dan menghilangkan dorongan untuk mengembangkan kerajinan. Keadaan tersebut menyebabkan rendahnya pendapatan negara atau negara mengalami kerugian. Raffles menginginkan terciptanya suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan pemerintah Belanda.

        Dalam pemerintahannya, Raffles menghendaki adanya sitem sewa tanah atau sistem pajak bumi (landrente). Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi tiga kelas, yaitu:
Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto.
Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga darihasil bruto.
Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil bruto.