perbandingan pelaksanaan UUD 1945 dan konstitusi RIS

Pada periode UUD 1945, bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah Republik sementara sistem pemerintahannya adalah Presidensial. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. UUD 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara umum seperti yang dijelaskan oleh Mountesquieu, namun prinsip pembagian kekuasaan.

Dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia serikat, Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan membentuk negara "boneka". Mulai tanggal 27 desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang di berinama Konstitusi RIS, yang terdiri atas Mukadimah berisi 4 alenia, batang tubuh berisi 6 bab, dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.